TUGAS & FUNGSI

Tugas dan fungsi Bagian Hukum Setda kabupaten Buleleng diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2018tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016  tentanf Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat, sebagai berikut :

  • Menyusun Rancangan kegiatan Bahian Hukum, berdasarkandata dan program yang ditetapkan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Memimpin dan mendistribusikan tugas bawahan.
  • Memfasilitasi dan Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah
  • Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Program Legislasi Darah (Prolegda) dengan DPRD Kabupatemn Buleleng.
  • Memfasilitasi dan melelaksanakan koordinasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya yang diajukan oleh satuan kerja Perangkat Daerah.
  • Melaksanakan Koordinasi dengan Pihak DPRD Kabupaten Buleleng dalam rangka persiapan pembahasan Rancangan Peraturan daerah dan produk hukum lainnya.
  • memfasilitasi, Memlaksanakan Koordinasi menggikuti dan memmonitor  proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, baik yang diajukan oleh eksekutif maupun yang diajukan berdasarkan hak inisiatif DPRD Kabupaten Buleleng.
  • Memfasilitasi dan melaksanakan telaahan serta evaluasi pelaksanaan peraturan Perundang-undangan serta menyiapkan pengesahan, Peraturan Daereah, Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya.
  • Memfasilitasi, melaksanakan koordinasi, evaluasi dan klarifikasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, terkait dengan penetapan Peraturan Daerah dan produk hukum yang telah ditetapkan
  • Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah.
  • Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi, membuat memberi kajuian dan pendapat hukum atas pemberlakuan dan /atau pembatalan produk hukum yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
  • Mengoreksi, nenelitti draf Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  • Memberikan bantuan hukum atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan masalah hukum yang dihadapi Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  • Melaksanakan Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan perundang-undangan, Hak Azasi Manusia, dan pemberian bantuan hukum.
  • Menghimpun, mempublikasikan, mendokumentasikan, mensosialisasikan dan menyebarluaskan produk hukum.
  • Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang siberikan oleh atasan.


Komentar